Siaran Pers
Menurut dia, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus bergerak ke arah positif. Persentase penduduk miskin ini pada September 2018 sebesar 11,19 persen atau turun 0,13 poin dibandingkan dengan Maret 2018.
"Periode September 2017 - September 2018, penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah menempati posisi tertinggi di antara 34 provinsi se- Indonesia sebesar 330.070 jiwa," katanya. Provinsi Jawa Tengah menyumbang 50 persen penurunan kemiskinan nasional. Tetapi, meskipun kemiskinan di Jawa Tengah telah turun tajam, masih berada di atas capaian nasional dan diurutan ke 20 secara nasional.
"Karena itulah, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan harus terus kita kebut dan kita keroyok bersama, sektor UMKM salah satunya," kata Sekda. UMKM harus didorong agar semakin baik, maju dan berkembang. Pemprov harus bisa semakin banyak menciptakan start up wirausaha baru.
Memberikan akses keuangan yang mudah dengan bunga rendah kepada UMKM. Ini menjadi salah satu cara yang harus dilakukan untuk mendorong UMKM menjadi sektor utama dalam mengentaskan angka kemiskinan. Sekda minta dalam rapat koordinator ini, TPAKD Jawa Tengah dan kabupaten/kota untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka mempermudah akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat.
Program Mitra 02 dan Mitra 25 dari Bank Jateng adalah contoh sukses b a g a ima n a bank milik pemerintah daerah itu memajukan UMKM. Ini harus bisa ditiru oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Lebih lanjut Sekda mengatakan, dalam menentukan program kerja TPAKD hendaknya disusun dengan memperhatikan daerah terhadap upaya peningkatan akses keuangan masyarakat. TPAKD harus menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal. "Ini tantangan dan harus kita jawab dengan kerja nyata," tandasnya.
Sekda meminta pemerintah kabupaten/kota untuk dapat berperan aktif dalam berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program kerja yang dibuat hendaknya mendukung sektor-sektor unggulan dan prioritas. Fokus dan terukur adalah indikator kerja TPAKD, sehingga bermanfaat secara nyata bagi peningkatan ekonomi daerah.
Menyosialisasikan Program
"Mudah-mudahan TPAKD Jawa Tengah dapat bekerja semakin baik dan optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. Ditemui di sela-sela acara, Ign Indra Surya menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyosialisasikan program-program TPAKD, karena pemerintah daerah merupakan ujung tombang dari Pemerintah Pusat.
"Pemerintah harus turun memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pengetahuan bidang keuangan, prosedur, mekanisme, dan cara. Rakor ini melibatkan TPAKD se-Jawa Tengah.
Mereka harus tahu dan paham, sehingga secara sistem dan petunjuk dari OJK menjadi pedoman," katanya. Kepala OJK Purwokerto Sumarlan belum lama ini mengatakan, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yaitu dengan upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan diyakini dapat mengembangkan UMKM. Mereka dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.
Di sisi lain, sambung dia, OJK juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuuhan masyarakat atau UMKM. Direktur Utama PD BPR BKK Purwokerto, Sugeng Prijono, mengatakan, BPR BKK Purwokerto, memiliki produk dalam rangka mendukung suksesnya TPAKD Banyumas.
Diantaranya, Kredit Mitra Satria (KMS) dan Tabungan Peduli Rakyat (Tapera). Data sampai dengan Desember 2018, realisasi kredit murah tanpa agunan dengan nama KMS 3.591.300.000 dengan jumlah rekening 1.271 rekening, kemudian Tapera Rp 2.191.360.980 dengan jumlah rekening 5.026 rekening.
Sementara realisasi Kredit Mikro BKK (KMB) Rp 105.651.200.000, dengan jumlah rekening 7.449 rekening. "Produk ini untuk masyarakat yang belum terakses dengan perbankan, agar terakses dengan perbankan," katanya. (H60-37)
